Fakta-Fakta BEM Seluruh Indonesia dan Peran KM ITB didalamnya

1. Era Vijaya Vitrayasa (1998 – 1999)

Secara lembaga belum ada BEM SI. Hanya ada Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) yang berupaya mengawal keberjalanan Pemilu 1999 sebagai bentuk reformasi politik. KM ITB berpartisipasi dalam membentuk BEM se-Jawa Madura dan mengadakan hearing Calon Presiden RI di Aula Barat pada bulan Februari 1999.

Perpecahan yang terjadi di gerakan mahasiswa juga terjadi di sini. Forum Kota dan beberapa organ terang-terangan menolak Pemilu, sedangkan BEM dan KAMMI memutuskan mendukung Pemilu untuk kemudian mengawalnya agar terjadi reformasi yang sebenar-benarnya.

 

2. Era Sigit Adi Prasetyo (November 1999 – Maret 2001)

Isu-isu yang diusung mahasiswa waktu itu adalah soal pendidikan, DOM di Aceh serta kenaikan harga BBM. KM ITB sendiri saat itu terfokus menyikapi pemberlakuan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Cita-cita ‘luhur’ BHMN menyebabkan KM menyetujui konsep otonomi kampus dalam BHMN, namun menolak privatisasi dan liberalisasi Perguruan Tinggi.

Aliansi BEM Se-Indonesia pertama kali ada saat gerakan penyikapan pemerintahan Gus Dur. Aliansi ini dipimpin oleh ITB, UI dan Trisakti. Pimpinan isu dipegang oleh Sigit (ITB), sedangkan humas dipegang oleh Tori (UI). Kepemimpinan ITB di luar tidak diikuti oleh kepemimpinannya di dalam. Apalagi Pemerintahan Sigit seharusnya sudah berakhir saat itu (Desember 200 – Januari 2001). Saat kejatuhan Gus Dur bulan Juli 2001, KM ITB tidak berpartisipasi didalamnya.

Kontra BEM SI pertama adalah BEMI (BEM Indonesia, mendukung Gus Dur) dan Alfonso (Aliansi Lembaga Formal Nasional Indonesia). Alfonso berpartisipasi dalam menjatuhkan Gus Dur, kebanyakan anggotanya berasal dari ekstra kampus seperti HMI dan ISMAHI.

 

3. Era Akbar Hanif Dawam Abdullah (Oktober 2001 – Maret 2002)

Sesudah Gus Dur turun, BEM SI menghilang, muncul aliansi BEM-BEM kota (BEM Jabotabek, BEM Bandung Raya, BEM Joglo Semar) sebagai bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa. Bulan Desember 2001, KM ITB mengadakan pertemuan BEM se-Bandung Raya di Aula Barat sebagai langkah awal konsolidasi. Jaringan BEM Bandung Raya ini sebelumnya dikonsolidasikan oleh Badan Pekerja Eksternal KM ITB saat KM masih dipegang oleh FKHJ pasca kudeta Maret 2001.

 

4. Era Alga Indria (Maret 2002 – 2003)

Di Bandung, konsolidasi awal BEM Bandung Raya dilakukan oleh ITB, UNPAD, UPI, UNPAR dan UNISBA. Kampus yang ikut serta makin banyak. Terjadi insiden di akhir konsolidasi karena ITB dikeluarkan dari aliansi BEM Bandung Raya. Kongres Mahasiswa Mahasiswa yang digagas ITB tidak terlalu berhasil menyatukan mahasiswa.

Isu yang dibawa oleh KM ITB adalah gerakan kultural yang mengarah pada perubahan politik. Beda dengan BEM Bandung Raya yang mengusung isu turunkan Mega-Hamzah. Akhirnya pada bulan Januari 2001, KM ITB turun juga dalam jumlah massa yang besar (500 orang) untuk menyikapi pemerintahan Mega-Hamzah. Suara yang diwacanakan juga lebih kepada keprihatinan pada kondisi sosial-ekonomi Indonesia sebagai bentuk kegagalan rezim tersebut.

 

 

5. Era Ahmad Mustofa (2003 – 2004)

KM ITB mulai mengkonsolidasikan gerakan menuju Pemilu. Hanya saja saat mulai bergerak, terjadi perpecahan antara dua departemen di KM. Departemen Hublu mengutamakan gerakan penyikapan pemilu untuk kemudian berkembang menjadi gerakan pemberantasan korupsi, sedangkan Departemen Sospol bersama BEM Bandung Raya mengusung isu turunkan Mega-Hamzah. Sialnya di saat itu juga Departemen Hublu menggalang BEM Bandung Raya juga. Ada dua BEM Bandung Raya saat itu.

Satgas KM ITB untuk penyikapan pemilu tidak berhasil menyatukan gerakan mahasiswa. Kontrak politik dengan partai politik juga hanya dihadiri parpol kecil. Selain itu KM ITB sibuk mengadakan pemilu raya disamping terjadi beberapa insiden kecil.

 

6. Era Anas Hanafiah (2004 – 2005)

KM era Anas mengusung gerakan pengawalan menuju masyarakat madani. KM menyikapi isu kecurangan pemilu sendirian, tidak didukung di internal dan eksternal. Saat beberapa BEM mengusung isu anti politisi busuk, KM ITB mengusung pemilu bersih. Setelah SBY terpilih, KM mengawal pemerintahan SBY dengan mengadakan penyikapan 100 hari SBY dan penolakan terhadap isu kenaikan BBM. Demokrasi di Indonesia pasca pemilu juga disikapi KM dengan SG yang diisi oleh Anwar Ibrahim yang baru dibebaskan oleh Malaysia.

 

7. Era Syaiful Anam (2005 – 2006)

Kabinet Anam mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya saja konflik baru di Kabinet adalah isu DO sistemik dan pelarangan kaderisasi. Hal inilah yang membuat limbung Kabinet dalam mengusung gerakan. Di satu sisi, Kabinet dihadapkan pada kondisi bangsa yang terus melemah, di sisi lain massa kampus menuntut internalisasi Kabinet yang dianggap elitis dan tidak mengakar. Gerakan penolakan kenaikan BBM berakhir dengan sesuatu yang kontraproduktif yaitu isu energi alternatif yang diusung Kabinet bulan November 2005.

Bulan Desember sampai Maret 2006, Kabinet mengutamakan peramaian kampus dengan berbagai acara, pewacanaan dan puncaknya ITB Fair serta Bedah Buku “Confessions of an Economic Hitman” yang dihadiri lebih dari 1000 orang.

BEM SI menghadapi perpecahan pasca pertemuan BEM SI di UGM, Agustus 2005 yang menggagas gerakan bersama pemberantasan korupsi (Gebrak BEM SI) yang menghasilkan pecahnya BEM-BEM yang tidak ikut serta di Jakarta (Lima Jaya), Bandung (Lima Bara) serta nasional (BEM Nusantara). Tidak diikutsertakannya mereka dalam penolakan kenaikan BBM juga memicu beberapa prasangka mengenai bahwa BEM SI adalah perpanjangan kepentingan politik tertentu. Pertemuan Gebrak ke-II di Unibraw juga menegaskan perpecahan ini. Temu BEM Nusa I di Bandung ramai diikuti oleh BEM-BEM swasta. KM ITB tidak bersikap banyak menghadapi ini, selain memang tidak terlalu lagi berniat memimpin gerakan, tuntutan internalisasi juga menjadikan KM tidak terlalu ambil pusing. Komunikasi tetap dijaga dengan BEM Nusa, maupun Lima Bara di Bandung.

 

8. Era Dwi Arianto Nugroho (2006 – 2007)

Dwi mengusung gerakan mahasiswa gaya baru yang menekankan pada kepekaan sosial dan solusi pada permasalahan bangsa. Aksi Peduli Bencana Gempa Bumi di Yogya mendapat apresiasi besar dari massa kampus. Hanya saja terjadi konflik internal yang lebih besar lagi. OSKM yang ilegal mengancam eksistensi kemahasiswaan. Presiden dan Ketua OSKM, Zamzam Badru Zaman terancam drop out. Hal inilah yang memicu persatuan massa kampus di satu sisi dan kekecewaan massa kampus akibat ketidakjelasan sikap Kabinet terhadap Rektorat pasca konflik OSKM.

Sementara itu gerakan KM yang bersifat politis hanya sendirian mengusung beberapa isu antara lain isu impor beras dan pemberantasan korupsi. Sekolah Anti Korupsi yang diadakan KM cukup meriah untuk bisa dikatakan tidak ada reaksi negatif, toh niatannya baik. Hubungan dengan BEM Bandung Raya sudah kompak dengan aksi-aksi yang hampir selalu diadakan bersama serta keberhasilan Oki (Menteri Sospol ITB) dalam memimpin isu anti korupsi.

Di gerakan, konsolidasi lebih matang difokuskan pada pembentukan satgas peduli bencana BEM se-Bandung Raya (bedakan dengan BEM Bandung Raya). Tetapi karena ketidaksiapan konsep, hal ini menyebabkan tidak berlanjutnya gerakan tersebut. KM ITB memimpin isu ini, bahkan menjadi Koordinatornya.

 

9. Era Zulkaida Akbar (2007 – 2008)

Belum ada gerakan yang signifikan di masa ini. BEM Nusantara pecah karena pembukaan Temu BEM Nusa diadakan di Istana Merdeka. Temu BEM SI di Medan juga menghasilkan kata sepakat untuk tidak sepakat, sehingga peringatan 9 tahun reformasi tidak terlalu seru.

BEM Bandung Raya mengusung isu Pilkada Jabar 2008. KM ITB akhirnya tidak begitu menyetujui isu ini karena tidak melihat keterkaitan kepentingan mahasiswa sekarang dengan perubahan kepemimpinan di Jabar. Saat itu memang santer isu pendidikan dan represifitas birokrasi kampus seperti yang terjadi di UNILA dan UNM. KM saat ini menganggap bersatunya mahasiswa untuk menghadapi represifitas serta menyikapi isu BHP lebih penting dari sekedar isu politis.

Keinginan untuk merekonsolidasi gerakan mahasiswa dalam tiga isu besar yaitu Pendidikan, Korupsi dan Bencana diinisiasi oleh BEM UNY. Sudah ada tekad baru dalam menyatukan BEM dengan pertemuan lanjutan BEM SI di IPB dengan Koordinator Nasional BEM SI adalah BEM IPB.

Belum ada peran signifikan KM di era Izul karena belum jelasnya arah gerakan KM ITB. KM saat ini lebih fokus pada perbaikan internal seperti perubahan nama dan konsep OSKM menjadi PMB dan berhasil terlaksana. Suasana awalnya adalah isu pembekuan KMSR yang memicu persatuan mahasiswa ITB.