Quo Vadis Kebijakan ekonomi-politik untuk Nelayan Tradisional


Pandangan Pengambil Kebijakan

Selama kurang lebih 32 tahun kekuasaan orde baru masyarakat nelayan hamper sama sekali tdak mendapatkan perhatian dan sentuhan kebijakan kebijakan pembangunan ekonomi. Persoalannya adalah para pengambil kebijakan di negeri ini belum memahami secara komprehensif apa sebenarnya akar kemiskinan nelayan. Selama ini, kemiskinan nelayan hanya dipahami sebatas angka-angka statitik yang dikeluarkan oleh BPS dan sifatnya sangat umum.

Landasan Kebijakan ekonomi

Dari kacamata ekonomi politik, akan kemiskinan nelayan sebenarnya dapat di analisis dar teori teori besar pemikiran pembangunan, yakni pemikiran liberal, radikal, dan heterodoks (Damanhuri,2007).

  • Kalangan liberal penganut teori modernisasi memandang bahwa penyebab kemiskinan adalah faktor internal, yakni budaya masyarakat tradisional yang menghambat modernisasi. Padahal tidak semua nilai modernisasi bisa serta merta diterapkan di Indonesia tanpa proses adaptasi atas kearifan lokal yang ada.
  • Walau pada tahun 1990-an telah berkembangan pemikiran baru yang mengangkat nilai nilai lokal dalam aliran pemikiran liberal yang acapkal disebut sebagai modal sosial atau social capital. Bila dicermati lebih mendalam, pada hakikatna  masih dalam mainstream liberal, karena secara subtansi, tesis pengembangan modal sosial merupakan transformasi dari pemikiran liberal, atau mungkin saat ini lebih cocok disebut sebagai neo-liberalisme.

Permasalahan

Dalam beberapa tahun terakhir berbagai kebijakan , program dan penanaman modal untuk pengembangan perikanan khususnya peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan, modal utama pembangunan, yakni sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya perikanan secara terus menerus mengalami degradasi yang sangat signifikan; sementara kondisi kemiskinan nelayan tradisional tidak mengalami peningkatan signifikan.  Hal ini di analisis oleh kalangan yang bertolak belakang dengan teori liberal, yakni kalangan yang penganut teori kebergantungan, dan Marxis. Mereka berpandangan bahwa kemiskinan  terjadi bukan karena nila budaya tradisional yang dianut oleh suatu masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh “tindakan eksploitatif” kaum pemilik modal dan faktor produksi terhadap sumber daya ekonomi, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Secara teoritis-empirik, problematika kemiskinan nelayan terjadi karena adanya beberapa  penyebab.

  1. Kuatnya tekanan struktura yang bersumber pada kebijakan pemerintah Indoensia dalam membangun subsector perikanan.
  2. Ketergantunan yang berbentuk hubungan jaringann ( patron-client) antara pemilik faktor produksi ( kapal, dan alat tangkap ) dan buruh nelayan.
  3. Terjadinya over-eksploitasi terhadap sumber daya perikanan akibat modernisasi yang tidak terkendali
  4. Terjadi konflik agraria, yakni “penyerobotan”  wilayah perikanan tradisional yang dilakukan oleh perusahaan perikanan modern.
  5. Dampak dari modernisasi perikanan, berakibat adana fragmentasi kegiatan nelayan yang semula homogen menjadi heterogen. Keberagaman ini memunculkan formasi baru yakni buruh nelayan dan pemilik modal serta sumber penghasilan yang semula dikelola sendiri menjadi sistem upah.
  6. Terjadinya paradox pembangunan di wilayah pesisir yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi dan pendekatan pembangunan yang mengabaikan pendekatan kawasan.

Pertanyaan Penelitian

  1. Kebijakan apa saja yang sudah dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan Nelayan
  2. Bagaimana dampak atas kebijakan dan program pemerintah yang ada bagi para Nelayan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s