Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan Otonomi Daerah | Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum


Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan Otonomi Daerah | Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

Pasca reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah merevisi dan melengkapi perundangan mengenai tata laksana dan pemerintah daerah. Sebuah perubahan kebijakan yang sangat cepat dan siginifikan bila dibandingkan dengan Orde Baru, dimana sebelum di revisi pada tahun 1999, Indonesia hanya menggunakan UU No.5 Tahun 1974 sebagai pedoman pokok-pokok pemerintah daerah. Bentuk otonomi daerah yang kini menghasilkan 531 pemilihan kepada daerah setiap lima tahunnya berawal dari upaya pemerintah Indonesia mempertahankan integrasi bangsa dengan melimpahkan sebagian kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Era otonomi daerah pun dimulai dengan gairah baru dan harapan bahwa negeri ini akan semakin demokratis, dan terwujudnya pemerataan pembangunan pada ke-33 provinsi yang ada di Indonesia. Semangat otonomi ini melahirkan berbagai daerah pemekaran baru –meski sebagian diantaranya tidak cukup berhasil-, adanya tata pemerintahan baru, pemimpin lokal baru, hingga pertanyaan akan kebermanfaatan dari  35 Triliyun uang yang digunakan untuk menjalankan 531 pemilihan kepala daerah setiap lima tahunnya.

Lahirnya penguasa baru, tata hukum dan birokrasi baru, potensi tirani lokal dan korupsi baru, dan konflik pusat-daerah adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan otonomi daerah. Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis pula, bahwa gerakan mahasiswa perlu menemukan pola baru dalam mengisi dinamika otonomi daerah di Indonesia. Sebuah pertanyaan sederhana yang lahir adalah, apakah mahasiswa sudah cukup peka dan siap dengan pergolakan isu di tingkat daerah ? dan apakah mahasiswa memiliki cukup akses untuk membangun komunikasi dengan pemerintah lokal ?.

Mari kita coba berpikir konstruktif bahwa adanya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengkapitalisasi sumber daya untuk di distribusikan secara adil untuk pembangunan. Sehingga kita mencoba menempatkan diri kita sebagai oposisi konstruktif bagi pemerintah lokal. Definisi oposisi konstruktif memang masih menjadi perdebatan, tetapi sederhananya oposisi konstruktif adalah kelompok oposisi nonstruktural/ekstraparlementer yang aktif menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah, namun di sisi lain kelompok ini juga bergerak dalam mendorong pembangunan melalui berbagai gerakan horizontal yang dilakukan.

Dari semangat inilah, mahasiswa akan bergerak bukan untuk menjatuhkan atau menggulingkan  pemerintahan yang ada –saja-, melainkan juga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah itu sendiri. Peran mahasiswa dalam otonomi daerah  ibarat dua mata pedang, di satu sisi mahasiswa bisa menjadi kelompok oposisi yang kerap memberikan hujan kritik, di sisi lain mahasiswa dapat berperan sebagai mitra pemerintah maupun swasta untuk membangun masyarakat.

***

Sebelum berbicara tentang strategi adaptasi mahasiswa di era otonomi daerah ini, perlu kita bicarakan juga mengenai kapasitas dan kemampuan apa yang perlu di miliki mahasiswa dalam membangun gerakan mahasiswa di daerah. Kapasitas ini bukan menjadi sebuah syarat awal untuk menjalankan gerakan mahasiswa di tingkat daerah, akan tetapi akan menjadi penunjang dan penguat gerakan mahasiswa bila mereka memilikinya. Kapasitas tersebut adalah ;

Pemahaman Kondisi Daerah, pemahanan mendasar mengenai kondisi daerah menjadi sebuah syarat mutlak yang harus dimiliki. Potensi daerah yang ada, tantangan pembangunan, aspirasi dari rakyat, sejarah pembangunan daerah, kesempatan dan inovasi yang mungkin dimanfaatkan hingga tata pemerintah dan birokrasi yang ada di daerah. Pemahaman ini akan memberikan gambaran umum yang baik kepada mahasiswa dan akan berguna untuk memilih isu gerakan yang sesuai. Pemahaman akan kondisi daerah ini perlu diperkuat dengan keberadaan data yang akurat, mahasiswa dapat mengakses data statistik atau pembangunan di daerah melalui biro statisitik atau sumber-sumber lain yang dipercaya. Kebutuhan pemahaman kondisi daerah akan menjadi bekal yang penting agar mahasiswa memiliki konten, data dan fakta saat berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu.

Jaringan Pemerintah Daerah, di era keterbukaan dan demokrasi ini sudah sewajarnya gerakan mahasiswa memiliki akses dan membangun komunikasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota serta Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepolisian/Militer setempat. Jaringan ini menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi gerakan mahasiswa, karena bagaimana mungkin gerakan mahasiswa bisa menjustifikasi secara bijak atau bermitra dengan profesional bila tidak mengenal siapa dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Jaringan akan pemerintah daerah dapat menunjang gerakan mahasiswa dengan data yang lebih terkini serta kesempatan kerjasama untuk program tertentu.

Komunikasi Tokoh dan Simpul Daerah, tokoh dan simpul daerah hingga kini masih sangat krusial pengaruhnya. Setiap calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri tentu akan menemui tokoh daerah dan meminta “restu” dari mereka. Karena tokoh dan simpul daerah ini merepresentasikan masyarakat berikut dengan aspirasi dan gagasan yang mereka miliki. Tokoh atau simpul daerah dapat merupakan seorang tokoh atau simpul  adat, agama, kelompok masyarakat lokal,  ormas, partai politik, gerakan ekstrakampus, LSM, dan pengusaha. Membangun komunikasi dengan tokoh dan simpul daerah akan memberikan kesempatan bagi gerakan mahasiswa untuk dapat memiliki “sahabat seperjuangan” dengan visi yang sama, lebih mengenal peta relasi politik dan sosial di tingkat daerah, dan membangun sebuah aliansi dalam mengusung gerakan atau isu tertentu.

Akses ke Media Daerah dan Lokal, tak bisa di pungkiri media sebagai pilar ke-empat demokrasi memberikan peran sangat signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Media telah berperan sebagai corong opini dari rakyat ke pemerintah, begitu pula sebaliknya. Akses ke media menjadi sebuah penguat atas gerakan mahasiswa untuk dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mahasiswa dapat bekerjasama dengan media dalam penyampaian pesan atau sikap melalui tulisan, maupun menyebarkan berita program atau aksi melalui liputan. Mitra yang konstruktif antara mahasiswa dan media akan membuahkan bertambah besarnya dampak gerakan mahasiswa kepada masyarakat.

Landasan gerakan mahasiswa di daerah perlu berbasis local knowledge dan local content yang kokoh. Isu-isu daerah perlu dipahami secara seksama meski hingar bingar isu nasional tampak lebih “menarik” ketimbang isu daerah. Pasca kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat hanya berwenang untuk mengatur bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Sedangkan pemerintah daerah memiliki wewenang pada isu-isu yang terkait dengan ;

  • melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  • mengembangkan kehidupan demokrasi;
  • mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  • meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
  • menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
  • menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
  • mengembangkan sistem jaminan sosial;
  • menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
  • mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
  • melestarikan lingkungan hidup;
  • mengelola administrasi kependudukan;
  • melestarikan nilai sosial budaya;
  • membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

***

Dengan keberadaan bidang-bidang yang di kelola oleh pemerintah daerah, gerakan mahasiswa dituntut untuk selalu dapat mengikuti perkembangan isu daerah. Tantangan terbesar dari mengikuti atau mengangkat isu daerah adalah kurangnya perhatian media terhadap isu daerah, terutama media nasional. Sehingga ada kecendrungan gerakan di daerah tampak “tidak terlihat”. Padahal dengan berkembangan otonomi daerah, potensi korupsi, dan bentuk penyimpangan birokrasi lainnya sangat mungkin terjadi di daerah.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam  Negeri, pada tahun  2010 terdapat 155 Kepala Daerah atau Mantan Kepala Daerah yang terjerat masalah hukum, dan 17 diantaranya adalah Gubernur, artinya penyimpangan di daerah telah melibatkan lebih dari setengah dari jumlah provinsi di Indonesia. Modus korupsi di daerah kebanyakan berupa penyalahgunaan APBD dan APBN, yaitu berupa bantuan sosial fiktif, penggelembungan harga, dan mengubah spesifikasi teknik dalam pengadaan barang dan jasa. Bentuk penyalahgunaan lainnya adalah dalam realisasi belanja ternyata tidak dilengkapi dengan bukti dan tidak jelas peruntukannya dan menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, atau modus lainnya adalah penyertaan modal pemerintah daerah yang dibuat tanpa saham dan bukti kepemilikan yang sah, di samping penyimpangan lainnya terjadi pada pengeluaran yang dilaksanakan tanpa prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan surat perintah untuk membayar.

Gerakan mahasiswa dituntut untuk dapat mengawal proses birokrasi dan demokrasi yang dijalankan di daerah. Bukan hanya sebagai kelompok penekan atau penyeimbang, akan tetapi gerakan mahasiswa diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat mengalokasikan anggarannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pada sisi lain, gerakan mahasiswa dapat pula berperan sebagai agen untuk membantu pemerintah menyentuh daerah terpencil di sebuah provinsi, melalui kegiatan pengembangan masyarakat atau kuliah kerja nyata, mahasiswa dapat turut membantu pembangunan.

Setidaknya ada tiga pola yang bisa dikembangkan oleh gerakan mahasiswa untuk mengawal pemerintahan dan pembangunan daerah, yakni gerakan yang bersifat advokasi kebijakan publik dan penyimpangan birokrasi, gerakan sosial kemasyarakatan, dan gerakan advokasi aspirasi masyarakat

Gerakan Advokasi Kebijakan Publik dan Penyimpangan Birokrasi, advokasi kebijakan dan anggaran di tingkat daerah akan berbeda pola dengan gerakan yang bersifat nasional. Pola yang dibangun untuk gerakan tingkat daerah tidak perlu selalu dengan aksi masa di jalan. Gerakan mahasiswa dapat menguji kemampuan dialektika dan kedalaman kajiannya dengan melakukan audiensi langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Sebagai contoh, isu korupsi anggaran pendidikan di sebuah provinsi. Mahasiswa bisa memulai gerakannya dari kajian dan diskusi dengan data yang di dapatkan dari internet, media massa, kelompok oposisi pemerintah, LSM, atau pejabat dari dinas pendidikan. Dari data yang ada ini mahasiswa dapat mengeluarkan kesimpulan dan sikap awal terkait isu pendidikan. Dari kesimpulan dan sikap awal ini, mahasiswa bisa melakukan audiensi atau debat terbuka dengan kepala dinas pendidikan terkait dan mengundang media massa untuk meliput diskusi tersebut. Dari proses dialog ini, gerakan mahasiswa dapat menekan atau mendorong pemerintah untuk merevisi kebijakan atau mengeluarkan komitmen untuk melakukan reformasi institusi terkait isu korupsi tersebut. Gerakan advokasi dapat berlanjut dengan penulisan opini di media massa lokal dan nasional serta di iringi dengan aksi massa untuk membangun public awareness terkait isu tersebut.

Gerakan Pengembangan Masyarakat, pada dasarnya pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan pada skala komunitas khususnya di daerah terpencil. Mahasiswa dapat berperan sangat strategis untuk mempertemukan kebuntuan pembangunan ini dengan menjadi agen pengembangan masyarakat. Ide dan gagasan pengembangan masyarakat serta idealisme untuk mau dan mampu bersentuhan langsung ke masyarakat adalah modal besar yang dimiliki oleh mahasiswa.

Pola yang dikembangkan sebagai berikut, mahasiswa membawa ide pengembangan masyarakat ke pemerintah. Lalu pemerintah dapat mengarahkan ide mahasiswa tersebut ke lokasi tertentu yang mereka nilai tepat beserta dukungan pendanaan agar kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan arahan rencana pembangunan daerah yang ada. Dengan pola ini akan terbentuk sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan mahasiswa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gerakan Advokasi Aspirasi Rakyat, kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat terutama dalam alur informasi dan akses aspirasi dapat di isi oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dari berbagai kelas. Tantangan terbesar dalam advokasi aspirasi ini adalah kemampuan mahasiswa untuk memahami dengan apa yang berada di benak masyarakat, khususnya golongan kelas ekonomi lemah. Mereka adalah kelompok silent majority yang cenderung pasrah dengan keadaan yang mereka alami saat ini. Padahal mereka memiliki banyak sekali aspirasi yang seharusnya di dengar oleh pemerintah.

Disinilah tanggung jawab mahasiswa diuji, mampukah mahasiswa benar-benar bergerak bersama rakyat ataukah mahasiswa akan terbenam dalam kenyamanan bersama para birokrat dan pengusaha. Sejatinya, menjadi bagian dan merasakan penderitaan rakyat adalah sebuah keniscayaan yang melekat pada gerakan mahasiswa. Dari kedekatan dengan rakyat, mahasiswa akan bergerak dengan sebuah idealisme untuk berjuang demi kebaikan, atau seringkali di analogikan, gerakan mahasiswa di tunggangi oleh kepentingan rakyat.

***

Era otonomi adalah sebuah perubahan yang kini harus dihadapi oleh gerakan mahasiswa.  Mahasiswa jangan sampai hanya terbuai dengan isu nasional dan melupakan kewajibannya untuk mengawal dan menjadi penyeimbangan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s