Refleksi Panggilan Jiwa

Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

Otonomi Daerah : Lahirnya 516 Raja Kecil Baru di Nusantara


Era reformasi Indonesia telah melahirkan perubahan tata pemerintah, terutama dalam hal pengembangan daerah otonomi baru. Indonesia yang sudah lama bertahan sangat lama –hingga reformasi- dengan 27 Provinsi kini memiliki 33 Provinsi dan 483 kabupaten/kota baru dari hasil pemekaran. Implikasinya adalah berbagai perubahan perundangan dan mekanisme penganggaran  terkait otonomi daerah/desentralisasi pemerintah yang terjadi di Indonesia, dari UU No.22 tahun 1999 dan kini Indonesia berpedoman pada UU N0.32 Tahun 2004. Bila menilik pada tujuan mulia dari kebijakan otonomi daerah, yakni “meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Ps.2 (4) UU 32/2004)”, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan besar bagi rakyat Indonesia serta menyeimbangkan kekuatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Riuh gemuruh penuh euforia dari otonomi daerah di sambut dengan sangat antusias oleh berbagai kalangan, terutama kalagan elit politik dan tokoh masyarakat lokal yang ingin memanfaatkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia dengan mengusulkan pemekaran daerah yang “seakan-akan” sangat mudah dan berkembang sangat cepat. Jika siswa SD di tahun 90an dapat dengan mudah menghafalkan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota, saat ini guru-guru akan kebingungan juga saat ditanya mengenai jumlah daerah di Indonesia karena terus bermekaran.

Pada UU No.32 Tahun 2004 yang kini menjadi payung hukum untuk otonomi daerah di Indonesia masih tak terlepas dari berbagai kekurangan, yakni terlalu dominannya kewenangan dan kekuasaan DPRD, dan lemahnya kewenangan dan kekuasaan Gubernur serta tidak kuatnya hirarki antara Gubernur dengan Bupati/Walikota yang berdampak pada lahirnya raja kecil di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia. Bila di ambil contoh Provinsi Jawa Barat yang memiliki 17 Kabupaten dan 9 Kota. Gubernur Jawa Barat tidak bisa memerintah Bupati dan Walikota tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena memang menurut UU, Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah hanya memiliki kewenangan untuk membina, mengawas dan mengkoordindir pemerintah Kabupaten/Kota (Ps.38 (1) UU 32/2004).

Kuatnya DPRD Kabupaten/Kota dan tidak bisa diaturnya Bupati/ Walikota praktis membuat pemerintah pusat juga tidak bisa mengatur dan memerintah pemerintah Kabupaten/Kota dengan bebas. Presiden Republik Indonesia pun hanya  bisa memberhentikan secara sementara Kepala Daerah bila terjerat atau terlibat dalam kasus hukum. Selain itu bila merujuk pada wewenang pemerintah Provinsi (Ps.13 (1) UU 32/2004) dan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota (Ps. 14 (1) UU 32/2004), terdapat banyak sekali tumpang tindih kewenangan diantara dua tingkat pemerintah ini. Tidak adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas membuat –lagi-lagi- pemerintah Provinsi kembali mengalah dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan dalih peran Gubernur hanya untuk membina, mengawas, dan mengkoordinir. Sehingga, lahirnya kesimpulan bahwa peran eksekusi dan implementasi terletak pada pemerintah Kabupaten/ Kota.

Ada sebuah anekdot di Jawa Barat, bahwa kekuasaan Gubernur hanya di Gedung Sate saja, tempat Gubernur beraktivitas, itu pun hak milik tanah Gedung Sate merupakan milik Pemerintah Kota Bandung. Lalu, apa yang pemerintah Provinsi miliki ? Penulis pun tidak cukup yakin untuk menjawa pertanyaan ini, sehingga silahkan pembaca semua menilai apa kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Gubernur bersama pemerintah Provinsi yang lain.

Berkembangnya Raja-Raja kecil yang berjumlah lebih dari empat ratus Raja, membuat mekanisme perencanaan, pembangunan dan pengendalian menjadi sangat terganggu. Perencanaan jangka panjang menjadi semakin dilakukan karena sulitnya singkronisasi visi pembangunan antara pusat dan daerah. Pembangun pun menjadi terhambat karena permasalahan keterbatasan anggaran serta pembagian keuntungan yang penuh konflik, serta pengendalian pembangunan yang tidak jelas karena setiap Raja kecil juga memiliki kewenangan untuk merubah rencana yang ada. Pada akhirnya mereka (para Raja kecil) akan berkata “ini tanah ku bung !”.

Otonomi Daerah yang kebablasan, mungkin ini ekspresi yang cukup tepat untuk menggambarkan bagaimana keadaan dan dampak dari desentralisasi yang terjadi di Indonesia. Otonomi ini tampaknya yang paling bablas di dunia, Amerika Serikat yang konon negara yang demokratis saja hanya memberlakukan otonomi hingga tingga negara bagian (state), dan Australia hanya menetapkan otonomi hingga tingkat teritori. Hanya Indonesia tampaknya yang memberikan kewenangan hingga tingkat kabupaten (District (US) / Munipical (Aus) / Regency (UK) ), artinya Indonesia memiliki 516 + 1 (pemerintah pusat) tata perundangan yang berbeda.

Walau alasan awal dari lahirnya otonomi daerah adalah untuk menjaga integritas bangsa dan menghindari pemisahan daerah seperti Timor Timur. Meski demikian, sebenarnya tidak semudah itu untuk menjadikan sebuah daerah untuk menjadi negara. Dibutuhkan pengakuan internasional dan melibatkan PBB sebagai organisasi tertinggi. Sungguh sangat hampir tidak mungkin bila PBB dan dunia internasional akan mau mengurusi pengakuan negara untuk 27 negara baru dari hasil pemisahan provinsi di Indonesia ( kondisi bila ternyata ke-27 provinsi memisahkan diri).

Apa dampak dari lahirnya Raja kecil di Nusantara ?

Pertama, disparitas perkembanga daerah. Daerah kini diberikan kesempatan untuk membuka jejaring investasi ke luar negeri secara langsung tanpa perlu melalui pemerintah pusat. Hal ini membuat pembangunan daerah menjadi sangat tergantung kepada kapasitas dari Kepala Daerah tertentu. Saat ini memang pemerintah pusat telah menaikkan hirarki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memungkin pemerintah pusat membantu investasi di daerah tertinggal.

Kedua, pemekaran tanpa perencanaan. Isu ini yang sangat lekat menemani perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sudahkah ada yang pernah menganalisis dengan logika ilmiah, apa alasan utama sebuah daerah dimekarkan serta sebenarnya berapa banyak daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Kawasan Otonomi Khusus) yang efektif dan efisien bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ? ataukah pemekaran yang terjadi hanya berdasarkan ego dan ambisi masyarakat lokal yang ingin memiliki kebebasan tersendiri karena merasa diperlakukan dengan tidak bijak oleh pemerintah pusat atau provinsi.

Ketiga, perebutan sumber daya yang terbatas. Perebutan sumber daya manusia, alam, serta modal antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota merupakan implikasi dari bablasnya otonomi daerah yang di bangun bukan dari analisis sumber daya yang matang. Perebutan sumber daya ini membuat tidak harmonisnya hubungan antar pemerintah yang memungkin juga berdampak pada konflik di tingkat grass root.

Keempat, siapa raja sesungguhnya ?. Apakah Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota ? Jika menilik dan mengacu pada UU No.32 Tahun 2004, penulis melihat bahwa pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota memiliki paling banyak keuntungan. Memang, bila aktor pemerintahan ini bisa cukup bijak mengelola sumber daya yang ada, akan berdampak sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakuat. Namun, bila kebetulan yang menjadi Kepala Daerah adalah seorang yang haus kekuasaan, maka tinggal tunggu waktu bila pengganti seorang Kepala Daerah adalah sanak saudaranya sendiri. Fakta ini setidaknya sudah terjadi pada sembilan daerah  di tahun 2010.

Kelima, tidak adanya perencanaan di Indonesia. Akibat terlalu banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan secara mandiri, berdampak pada tidak adanya skema perencanaan nasional yang di implementasikan secara bijak di daerah. Bila saat orde baru, Indonesia mengenap Rencana Pembangunan hingga 25 Tahun, maka kini tampaknya Indonesia bahkan tidak didukung oleh perencanaan itu sendiri.

Raja Raja kecil ini semakin bertambah dan terus menguatkan pengaruhnya di daerah, sehingga membuat mereka semakin merasa “gagah” dan berani melawan pemerintah diatasnya. Berbagai usulan pun telah lahir untuk mengatasi hal ini dari revisi UU Otonomi Daerah, atau pengangkatan Kepala Daerah oleh DPRD. Namun bisa jadi solusi praktisnya adalah : Indonesia perlu memiliki Sang Maha Raja untuk “menjinakan” para Raja kecil ini.

Advertisements

2 comments on “Otonomi Daerah : Lahirnya 516 Raja Kecil Baru di Nusantara

  1. raja baru yang tinggal bagaimana setiap raja itu bisa memanfaatkan setiap geraknya untuk kebaikan rakyatnya…

  2. Pingback: Otonomi Daerah : Lahirnya 516 Raja Kecil Baru di Nusantara | bingkai hidup ridwansyah « ramsiju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 7, 2011 by in Sahabat Kampus ITB.

Twitter @udayusuf

Inspirasi Terserak

kamu sahabat ke..

  • 1,226,999 pencari inspirasi..

Cinta dan Memimpin

Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnnya, akan tetapi anda tidak bisa memimpin seseorang tanpa mencintainya (Ridwansyah Yusuf, 2007)

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,319 other followers

Mimpi dan Asa

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang terlalu sedikit (Ridwansyah Yusuf, 2013)

Copyright

The material on this site is copyright protected by the Copyright Act 1968. Attempts to use any material contained on this site for commercial use are strictly prohibited.
%d bloggers like this: