Refleksi Panggilan Jiwa

Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

PEMBELAJARAN DEMOKRASI DALAM RELASI PATRON-KLIEN PARTAI POLITIK DI INDONESIA


Relasi Patron-Klien pada Partai Politik di Indonesia

Beberapa bulan terakhir ini media massa banyak memberitakan mengenai penetapan seorang pimpinan atau tokoh  partai politik sebagai calon Presiden di 2014. Melihat gejala ini, penulis mulai berpikir tentang “siapa yang akan memimpin Indonesia selanjutnya?”. Antusias partai politik juga tampak sangat bergairah menyusul tidak akan majunya kembali Presiden SBY di tahun 2014. Ini mengindikasikan bahwa siapapun yang mencalonkan diri tidak akan memiliki lawan yang “terlalu tangguh” seperti SBY. Setidaknya ini adalah berita baik buat partai politik selain Partai Demokrat. Partai politik mulai “mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi (UU Partai Politik Pasal 7)”. Sebuah implementasi dari fungsi partai politik untuk mendorong demokrasi di negeri ini.

Tetapi, bila kita coba melihat struktur organisasi di Partai Politik di Indonesia serta bagaimana transformasi yang dijalani oleh mereka dalam dekade terakhir ini, maka saya menjadi bertanya kembali, benarkah partai politik menyiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan politik dan publik yang ada.

Ketika pemilu 1999 dan sebelumnya, Indonesia hanya mengenal adanya Ketua Umum partai politik sebagai jabatan tertinggi. Lalu saat pemilu 2004, Indonesia diperkenalkan dengan skema Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Majelis Syuro pada beberapa partai politik. Kini, kita bahkan mengenal Majelis Tinggi pada sebuah partai politik. Jabatan ini seakan-akan hanya untuk mengakomodasi tokoh sentral yang berada pada sebuah partai politik tersebut dan memastikan dirinya tetap menjadi pucuk pimpinan dari sebuah partai politik.

Konsep ini sama dengan apa yang dilakukan Lee Kwan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura yang menjadi Menteri Senior di era Goh Chok Tong dan kemudian diangkat menjadi Menteri Mentor ketika anaknya menjadi Perdana Menteri di Singapura. Pola ini seakan menegaskan bahwa Singapura adalah Lee Kwan Yew dan Lee Kwan Yew adalah Singapura.

Begitu pula dengan partai politik saat ini yang sangat kental dengan “identitas individual atau keluarga”. Sebutlah Partai Demokrat yang identik dengan keluarga Yudhoyono/Sarwo Edhie Wibowo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat melekat dengan keluarga “Soekarno”. Identitas Prabowo di Gerindra serta Wiranto di Hanura pun tak bisa begitu saja dilepaskan. Pada partai yang bertitel religius pun kondisi seperti ini terjadi, seperti Amien Rais di Partai Amanat Nasional, Abdurrahman Wahid di PKB, dan Himi Aminuddin/Anis Matta di PKS.

Dalam teori kepemimpinan Max Weber (1920), mengungkapkan tentang “kharismatic leadership”, konsep kepemimpinan tunggal yang mengakui seseorang memiliki kemampuan, daya pengaruh, ideologi serta kekuatan untuk mampu mengikat dan memastikan kelompok yang dipimpinnya selalu menjadikan dirinya sebagai rujukan dan pengambil keputusan terakhir dan tertinggi. Konsep kepemimpinan ini sangat cocok untuk kelompok yang berbasis kekeluargaan dan keagamaan. Seorang yang dinilai sebagai Charismatic Leader ini dinilai sebagai superhuman, ia adalah manusia terpilih yang memiliki kekuatan yang memang telah khusus diberikan untuk dirinya.


Keberadaan charismatic leader ini membuat partai politik bukan lagi sebagai tempat yang terbuka dan menjadi kesempatan untuk siapapun dapat mengekspresikan pemikirannya dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin. Melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah ruang aktualisasi patron-klien yang sangat nyata.
Tokoh atau charismatic leader ini adalah sang patron, dan lingkar-lingkar terdekat adalah kliennya, dan para klien inti ini berperan sebagai patron untuk lingkar selanjutnya, dan begitu terus berkembang hingga hirarki di partai politik menjadi sangat berlapis (Jackson, 1981; Scott, 1993; Jarry, 1991 ) dan menjadi sangat sulit untuk ditembus oleh mereka yang tidak punya kedekatan kekeluargaan atau emosional dengan sang patron. Itu mengapa jangan heran bila saat ini kita dapat lihat di berbagai partai politik, anak-anak sang patron yang cenderung masih muda dan mentah dalam berpolitik telah ditempatkan di posisi strategis di partai politik. Merekalah para klientes utama yang akan menjadi patron selanjutnya.

Para klientes utama ini berusaha untuk terus memastikan posisinya kepada sang patron dan terus berusaha untuk memikat hati para klien-klien yang lain. Para klien lain tentu sadar bahwa masa depan mereka sangat ditentukan oleh sang Klientes utama. Mereka dijamin tidak akan mendapatkan posisi atau kekuasaan lain bila tidak terus “mendekat” dan “memikat” sang klientes utama.

Machiavelli (1513) dalam bukunya Il Principe menuliskan dengan sangat gamblang tentang relasi patron-klien ini sebagai sebuah upaya dari sang penguasa untuk melestarikan kekuasaannya. “…seorang penguasa yang bijaksana harus membangun kekuasaannya berdasarkan apa yang ia sendiri kuasanya dan bukan berdasarkan apa yang orang lain kuasai; ia harus berusaha agar ia tidak dibenci, seperti yang telah dicatat…..”. teori Machiavelli ini sangat dikenal seantero dunia dan telah menjadi rujukan dari banyak penguasa dunia untuk memastikan diri dan keluarganya dapat berkuasa untuk jangka panjang. Beberapa contoh nyata di dunia modern saat ini adalah Monarki Saudi Arabia, Keluarga Kim Jong Il di Korea Utara dan Klan Qaddafi di Libya.

Lebih lanjut Machiavelli juga menjelaskan bagaimana ulah para klien untuk memastikan mereka tetap dalam ikatan sang penguasa atau sang patron atau sang charismatic leader. “…Sudahlah hal yang lumrah bagi mereka yang ingin memenangkan hati seorang Pangeran harus menawarkan kepadanya hadiah-hadiah yang merupakan harta mereka yang paling berharga, harta yang mereka ketahui akan disukai sang Pangeran…”

Dampak Relasi Patron Klien terhadap Pembelajaran Demokrasi
Penulis melihat setidaknya terdapat 3 dampak dari relasi patron-klien ini terhadap pembelajaran demokrasi di Indonesia. Dampak ini bisa jadi belum cukup dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara langsung, namun bila tidak ada mekanisme untuk mengubah pola relasi ini dengan segera, maka akan ada kemungkinan Demokrasi di Indonesia kembali mengalami kemunduruan di masa datang. Dampak-dampat yang terjadi antara lain :

1.    Lemahnya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia
Berbagai diskursus mengenai lemahnya kaderisasi dan regenerasi kepemipinan politik di Indonesia terus mencuat dalam beberapa bulan terakhir ini. Komentar sinis ini lahir menyusul munculnya calon Presiden berusla lanjut dari beberapa partai politik. Pertanyaannya, “kemana yang muda?”. Bukankah kita telah melihat di media tentang keberadaan politisi muda yang memiliki kapasitas dan integritas. Namun mengapa mereka tidak yang dijadikan sebagai figur pemimpin politik bangsa. Anekdot berikut mungkin cocok untuk menjawab pertanyaan tersebut, “yang muda tidak akan berkuasa karena mereka tidak memiliki nama belakang yudhoyono, wahid, atau soekarnoputra/putri”.
Bila melihat sistem kaderisasi, tidak banyak partai politik yang benar-benar menyiapkan kaderisasi bagi anggota dan calon anggota. Kurikulum dan jenjang kaderisasi yang mapan seharusnya yang melandasi alur kaderisasi dan regenerasi sebuah partai politik. Sehingga seorang yang memang sudah memenuhi kapasitasnya layak mendapatkan tanggung jawab publik dan politik yang di fasilitasi oleh partai politik. Relasi patron-klien telah merusak konsep kaderisasi partai dan membuat arena kompetisi pemimpin muda terhambat. Bobroknya sistem kaderisasi dan regenerasi ini diperparah dengan fenomena “kutu loncat” yang sedang menjadi trend tersendiri dalam bursa “transfer” politisi di Indonesia.
Partai Golongan Karya yang saat pemilu 2004 membuat gebrakan baru dalam demokrasi, yakni dengan diadakannya sebuah konvensi di internal partai, akan tetapi budaya pembelajaran demokrasi yang positif tersebut dihapusnya dengan alasan tidak efektif.
Merujuk kembali ke era Romawi kuno, saat demokrasi sedang dikembangkan, dikenal seorang Negarawan yang pandai berorasi dan memiliki kapasitas politik yang besar, meski dirinya belum begitu dikenal oleh banyak orang saat itu, ia membuktikan kualitasnya dalam ajang pemilihan yang terbuka dan kompetitif. Negarawan muda ini memenangkan suara mutlak dan menjadikan dirinya sebagai Konsul di Romawi Kuno pada usia 27 Tahun. Sosok itu bernama Marcus Tullius Cicero.

Kisah Cicero yang dituliskan dengan sangat mengalir oleh Robert Harris (2008) dalam bukunya berjudul Imperium bisa jadi akan sangat sulit kita temui di Indonesia. Mereka yang muda bila tidak di dukung oleh Patron atau memiliki modal besar, tidak akan mungkin mengisi jabatan politik dan publik tertentu. Atau bisa jadi, memang tidak ada kompetisi yang memungkinkan politisi dan negarawan muda untuk membuktikan kapasitasnya.

2.    Matinya demokrasi berbasis gagasan dan berkembangnya demokrasi pencitraan dan transaksional
Relasi-patron klien telah mendorong mundurnya demokrasi dan politik gagasan diantara masyarakat dan politisi muda melalui ditutupnya keran mobilisasi vertikal melalui kompetisi yang berimbang bagi para anggota. Mereka yang dekat dengan Patron dan pusat kekuasaan akan mendapatkan akses pertama. Kondisi ini membuat para politisi muda tidak lagi bertarung dengan gagasan yang murni, melainkan dipenuhi dengan bumbu pencitraan dan transaksional.
Lahirnya money politics sebagai manisfestasi politik transaksional adalah pola yang terjadi saat ini di Indonesia. Bukan hanya partai politik, beberapa organisasi kepemudaan yang seharusnya juga menjadi pembelajaran demokrasi gagasan juga berubah menjadi praktek demokrasi transaksional. Politik transaksional ini tentu sangat merusak tatanan demokrasi, politik dan ekonomi di sebuah negara, karena perencanaan, pembangunan dan tata pemerintahan tidak lagi ditentukan oleh dialekta intelektual, melainkan dengan “dagang sapi” dan “potong kue” yang dilakukan oleh para elit.
Dikaitkan kembali dengan buku Imperium (2008), Cicero saat itu melewati berbagai tantangan besar hingga fitnah besar terhadap dirinya dari para aristokrat Romawi yang merupakan klientes utama. Bahkan sang Patron Julius Caesar juga menjadi lawan politiknya saat itu, namun Cicero yang dicintai rakyat berjuang keras dan dengan berani membongkar persekongkolan untuk melucuti kekuatan demokrasi. Keberanian inilah yang membuat dirinya dipercaya oleh 193 centuria (kelompok/kubu/faksi) di Romawi untuk menjadi Konsul mereka.

Indonesia saat ini menantang para politisi muda untuk dapat menjadi Cicero-nya nusantara dengan berani melawan kebuntuan demokrasi di Indonesia dengan cara yang elegan. Kemampuan dan keberanian para pemuda Indonesia untuk melahirkan dan menumbuhkembangkan politik gagasan akan sangat menentukan masa depan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu 2014 adalah momen yang sangat prospektif bagi pemuda dan politis muda untuk menyatukan potensinya dan membuktikan bahwa mereka dicintai dan mencintai rakyat Indonesia, perlu kita ingat bersama bahwa Ir Soekarno menjadi Presiden negeri ini saat usia 44 tahun.

3.    Masyarakat menjadi komoditas demokrasi praktis
Lagi-lagi masyarakat selalu menjadi korban dari demokrasi yang tidak berkualitas di Indonesia. Relasi patron-klien telah menjadikan masyarakat sebagai komoditas yang diperjual belikan oleh para politisi untuk meraih kekuasaannya. Masyarakat pun tidak lagi memilih pemimpin negeri atas dasar kapasitas dan integritas, melainkan dengan hanya pertimbangkan pencitraan dan juga istilah “wani piro?” atau berani bayar berapa untuk sebuah suara masyarakat.

Masyarakat pun tak punya banyak pilihan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan politik bagi dirinya dalam berkontribusi untuk masa depan bangsa. Ia hanya dihadapi pada pilihan “uang” dan “citra”, bukan pilihan yang memberikan pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Sehingga mereka melihat demokrasi sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan kaos baru, spanduk untuk alas tidur, makan siang gratis hingga bagi-bagi uang untuk melanjutkan hidup.

Apakah masyarakat dapat disalahkan dalam hal ini ? tentu tidak, karena memang itulah yang mereka dapatkan dari suguhan demokrasi yang dihidangkan oleh para penguasa yang mengklaim diri mereka sebagai wakil rakyat yang negarawan. Proses seperti ini bukan lagi sebuah pembelajaran demokrasi melainkan pembodohan demokrasi. Masyarakat bisa jadi kini tidak mengetahui indikator bagaimana demokrasi yang berkualitas seharusnya dijalankan. Ketiadaan komparasi ini membuat para patron dan klien nya dengan sangat leluasa memainkan irama demokrasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada akhirnya rakyat yang selalu menjadi korban dari kesalahan pengelolaan sebuah negara.

Demokrasi Ala Indonesia

Mengakhiri tulisan ini, penulis tentu berharap adanya upaya yang dapat dilakukan oleh negarawan muda Indonesia untuk memutus tali relasi patron-klien dalam tubuh partai politik untuk kembali membangun demokrasi yang berkualitas bagi negeri ini. Demokrasi yang berkualitas tidak perlulah mengikuti atau menduplikasi konsep demokrasi yang berada di negara lain. Demokrasi di Amerika dan Singapura belum tentu cocok dengan demokrasi di Indonesia. Dosen penulis, Adenantara Dwicaksono, mengungkapkan “…demokrasi seperti sebuah tumbuhan, ia berkembang sesuai dengan lingkungan dan tanah tempat ia berada. Sebagai contoh Ubi Cilembu yang dapat berkembang dengan baik bila ditanam di Cilembu, begitu pula demokrasi yang akan menemukan pola dan skema masing-masing di negara yang berbeda…”.

Advertisements

One comment on “PEMBELAJARAN DEMOKRASI DALAM RELASI PATRON-KLIEN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

  1. Gunawan
    January 30, 2012

    Dalam banyak hal saya sependapat dengan opini yang dibangun pada tulisan ini, terutama pada kerangka berpikirnya, namun saya pikir penulis belum dapat membedakan secara benar antara PKS yang memiliki pigur Pak Anis dan atau Ust. Hilmi dengan Partai2 lain, dengan itu saya yakin bahwa penulis adalah seorang akademisi bukan seorang praktisi yang benar-benar mengerti sesuai fakta dilapangan, mohon maaf jika kurang berkenan dengan kritikan ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 21, 2011 by in Sosial dan Politik and tagged .

Twitter @udayusuf

Inspirasi Terserak

kamu sahabat ke..

  • 1,217,120 pencari inspirasi..

Cinta dan Memimpin

Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnnya, akan tetapi anda tidak bisa memimpin seseorang tanpa mencintainya (Ridwansyah Yusuf, 2007)

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,319 other followers

Mimpi dan Asa

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang terlalu sedikit (Ridwansyah Yusuf, 2013)

Copyright

The material on this site is copyright protected by the Copyright Act 1968. Attempts to use any material contained on this site for commercial use are strictly prohibited.
%d bloggers like this: