Refleksi Panggilan Jiwa

Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

Demokrasi Tanpa Gagasan


Oleh : Ridwansyah Yusuf Achmad*

Indonesia mengenal istilah demokrasi sejak kemerdekaan negeri ini, Undang-undang kita mengadopsi sistem demokrasi perwakilan. Setelahnya, berbagai istilah demokrasi berubah; demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, hingga sekarang beken  dengan istilah demokrasi reformasi.

Perubahan istilah ini seakan hanya menjadi label yang mengiringi era atau orde kepemimpinan di negeri ini. Istilah Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi sebenarnya tak lebih dari sekedar batasan masa rezim yang berkuasa. Tidak merepresentasikan kedewasaan negeri ini dalam berdemokrasi.

Semakin beranjak usia negeri ini, semakin kompleks juga tantangan demokrasi yang ada. Jumlah partai yang tak kunjung menurun, korupsi dalam proses pemerintahan, biaya pemilihan umum yang mahal, hingga tantangan terakhir dari demokrasi kita adalah gagasan di dalam demokrasi itu sendiri.

Sudahkah kita berdemokrasi dengan gagasan ?

Penulis membuat sebuah tingkatan kualitas dalam demokrasi sebuah negara; demokrasi represif, demokrasi transaksional, demokrasi pencitraan, dan demokrasi dengan gagasan. Tingkatan ini mengindikasikan sejauh mana calon perwakilan dapat mengkomunikasikan gagasan perubahannya, dan bagaimana para calon pemilih bisa menerima dan merespon gagasan yang ada.

Demokrasi Represif

Fase demokrasi ini tampaknya sudah lewat di negeri ini. Ketika rezim Soeharto masih berkuasa, kita menemukan fakta yang sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang pegawai negeri sipil harus memilih partai yang berkuasa. Pada beberapa desa/kelurahan bahkan terjadi pemaksaan pemilihan oleh kepala desa/lurah. Pemaksaan ini bisa di ikuti oleh berbagai bentuk intervensi bahkan intimidasi dalam berbagai skema.

Demokrasi Transaksional

Fase demokrasi ini masih terjadi pada banyak tempat di negeri ini. Calon pemimpin tidak menawarkan gagasan, visi, misi, apalagi blueprint pembangunan dan kebijakan. Ia hanya “menjual” kesenangan sesaat berupa materi yang diberikan langsung kepada calon pemilih. Istilah “serangan fajar” yang sering didengar adalah bentuk dari demokrasi transaksional.

Calon pemilih yang kurang terdidik, keadaan ekonomi lemah, serta terbatas dalam akses informasi menjadi sasaran empuk para politisi tanpa gagasan. Mereka “membeli” suara dari masyarakat yang bahkan tidak pernah mengetahui kelak suaranya akan digunakan untuk apa.

Akibatnya, banyak sekali pemilih di negeri ini tidak mengetahui siapa calon perwakilan yang mereka pilih saat pemilihan umum berlangsung. Ditambah dengan kisruhnya pendataan calon pemilih, proses transaksional ini bisa berlangsung dalam berbagai bentuk dan pendekatan.

Pembodohan, mungkin istilah ini yang penulis bisa ungkapkan untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh calon perwakilan terhadap calon pemilihnya. Tiada proses diskusi, tanpa ada dialog aspirasi, atau bahkan mengkomunikasikan visi-misi. Maka tak heran, dalam berbagai survey menjelang pemilu, negeri ini memiliki banyak sekali swing voters atau undecided voters hingga satu pekan menjelang pemilihan.

Apa yang terjadi ? pemilih irasional yang terbentuk karena para politisi yang melakukan pembodohan ini lebih memilih menunggu hingga detik terakhir, calon mana yang mampu memberikan terbanyak secara materi untuknya. Istilah yang beken sekarang adalah wani piro?. Akibatnya ? mahalnya biaya demokrasi di negeri ini. Kebutuhan dana untuk proses transaksional ini sangatlah besar, dan ini membuat para calon perwakilan atau pemimpin eksekutif terpaksa meminta dukungan dari pemodal besar dan menjadikan dirinya sudah berhutang di hari pertama kepemimpinannya bila terpilih.

Dalam konteks yang lebih luas, proses transaksional ini terjadi juga pada tingkat komunitas. Negeri ini masih memiliki banyak masyarakat yang sangat setia atau taat pada pemimpin kultural atau religiusnya. Tentu bila dikaitkan dengan demokrasi transaksional, kebiasaan ini memudahkan calon perwakilan atau pemimpin eksekutif untuk melakukan transaksi. Karena, transaksi tidak perlu dilakukan kepada individu, melainkan kepada pemimpin kelompok budaya atau agama tertentu.

Demokrasi Pencitraan

Berkembangnya industri pers di Indonesia melahirkan banyak sekali politisi yang gemar menjadi banci media. Buat mereka, media adalah segalanya. Sangat wajar memang, dengan berkembangan teknologi informasi, hampir seluruh rumah di negeri ini bisa mengakses televisi dan radio, serta akses terhadap internet pada kota besar dan sekitarnya di Indonesia.

Masyarakat saat ini menjadi candu akan media, seakan sehari tidak bisa berjalan bisa tidak mendapatkan informasi dari media. Pada kelompok kelas menengah di perkotaan bahkan, media dan informasi langsung bisa di akses di tangan mereka melalui teknologi telepon genggam yang semakin maju.

Ragamnya bentuk media serta semakin masifnya dampak media terhadap opini, persepsi, dan pilihan masyarakat membuat para politisi ini menjadi media sebagai alat dalam berdemokrasi. Iklan, kesempatan berbicara, atau sekedar wawancara akan dimanfaatkan oleh para politisi ini agar bisa menguasai opini dalam persaingan demokrasi di negeri ini.

Media bisa jadi memberitakan apa adanya, tetapi bisa juga media memberitakan apa yang mereka ingin bicarakan. Tak bisa dipungkiri, banyak sekali media yang memberitakan sesuatu berdasarkan keinginan atau preferensi pemiliknya. Itulah mengapa kini disebut sebagai Industri Media, media tidak selamanya sebagai komponen penyeimbang demokrasi, melainkan menjadi pemain dalam demokrasi ini.

Berbagai bentuk pencitraan bisa dilakukan oleh media untuk menaikkan popularitas calon tertentu, dan sebaliknya, media juga bisa melakukan penghakiman terhadap seseorang dan dalam seketika seorang tersebut langsung dinilai negatif oleh masyarakat luas.

Demokrasi pencitraan ini, lagi-lagi tidak didukung oleh gagasan. Mungkin bisa di sebut juga sebagai demokrasi sinetron, karena pemilih memilih calon berdasarkan “akting” nya di media. Ia tidak melihat gagasan, melainkan citra yang ada.

Tentu demokrasi pencitraan ini agak lebih baik dari transaksional. Karena bagaimana pun untuk membangun pencitraan terdapat kerja kerasa atau bukti nyata yang perlu ditunjukkan. Akan tetapi, masyarakat seringkali tidak lagi melihat visi misi calon yang dari segi pencitraan baik. Masyarakat cenderung percaya saja terhadap calon tersebut, bisa jadi ini juga akibat negeri ini minim pemimpin yang bisa berikan keteladanan.

Demokrasi dengan Gagasan

Idealnya dalam proses berdemokrasi terjadi proses komunikasi gagasan. Bahkan diskursus antara calon dan pemilih tentang gagasan yang akan di usung seharusnya terjadi. Demokrasi berkualitas melahirkan proses aspirasi bottom up  yang sehat. Pemilih tidak sekedar disuguhkan dengan informasi, melainkan punya hak dan mampu menyampaikan aspirasinya. Sehingga terjadi dialog gagasan secara bijak.

Proses seperti ini tentu membutuhkan politisi yang memang membawa gagasan serta masyarakat yang mau berdiskusi tentang gagasan tersebut. Masyarakat terdidik serta politisi yang tidak melakukan pembodohan itulah syarat mutlak terjadinya demokrasi dengan gagasan. Partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi tidak hanya sekedar memilih calon perwakilan atau pemimpin eksekutif, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan negeri ini.

Masyarakat cenderung tidak dilibatkan, kekuasaan ketika telah berhasil meraih kursi langsung eksklusif hanya untuk kelompok tertentu saja, bahkan bisa jadi ia atau mereka lupa dengan pemilih yang pernah memilihnya.

Bagaimana Demokrasi Indonesia kini ?

Indonesia berada pada posisi antara transaksional dan pencitraan, masih jauh dari demokrasi dengan gagasan. Hal ini membuat biaya demokrasi menjadi sangat mahal. Tak bisa dipungkiri, demokrasi transaksional dan pencitraan membutuhkan banyak dana. Akibatnya, para politisi ini terjerat hutang materi dan moral dari pemodal mereka dalam berpolitik. Sehingga tak aneh bila sudah ada hitung-hitungan kasar biaya yang dibutuhkan untuk terpilih sebagai perwakilan daerah atau pemimpin eksekutif; sekian Miliar untuk Bupati/Walikota dan sekian puluh Miliar untuk Gubernur.

Indonesia butuh beranjak lebih tinggi dalam kualitas demokrasinya. Bila kita berkeinginan untuk memiliki produk demokrasi yang terbaik, yaitu kesejahteraan. Teorinya adalah demokrasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan. Bila sudah lebih dari 60 tahun negeri ini berdemokrasi namun kesejahteraan yang adil dan merata terwujus, maka tentu ada yang perlu di evaluasi.

Penulis melihat kualitas demokrasi yang perlu ditingkatkan, penuh gagasan dan narasi pembangunan yang besar. Jika ternyata kita tidak bisa atau tidak mampu, kiranya kita perlu mengevaluasi apakah demokrasi masih layak di negeri ini.

 

 

* Post-grad Student on Governance, Policy and Political Economy at Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam, The Netherlands | Recipient of The Netherlands Fellowship Programme

Advertisements

6 comments on “Demokrasi Tanpa Gagasan

  1. achmadfaris
    September 13, 2012

    Demokrasi sebagai alat kesejahteraan justru tidak bisa membuktikan banyak hal di Indonesia. Namun hal yg menarik adalah Jogja. Wilayah Jogja dipimpin nyaris tanpa adanya isu pergantian kepemimpinan politik 5 tahunan. Unsur demokrasi tetap ditegakkan. Namun feodalisme berbasis kerakyatan tetap dipertahankan. Sultan bisa diganti dgn metode musyawarah kerajaan. Walau menjadi propinsi termiskin nomor 2 di Indonesia, tapi level kehidupan di Jogja justru tinggi. Hmm.. ?

    • Estuyu
      September 13, 2012

      nah, itu bang faris. beberapa budaya daerah yang merupakan unsur budaya nasional masih kental dengan feodalisme dan primordialisme, sebut saja sebagai contoh budaya keluarga saya, budaya Jawa. itulah yang menjadi pertanyaan saya, terutama sejak pernyataan Pak SBY yang kontroversial beberapa tahun silam mengenai “monarki dalam demokrasi” (alhamduliLlah sudah selesai masalahnya).
      bagaimana demokrasi menyikapi keberagaman ide yang bahkan ide-ide tersebut menentang atau kontradiktif thd demokrasi itu sendiri.
      dan sebenarnya kapan kah demokrasi itu lahir? jaman yunani dengan senator-senatornya itu kah, atau lahir di era modern?

  2. Ardika Abuzaid
    September 13, 2012

    Maka edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk terus dilakukan, khususnya kepada para mahasiswa untuk terus terjun dan berperan aktif membantu permasalahan dalam masyarakat. Mungkin hanya sebuah hal kecil, tapi jika itu nyata maka akan terasa hasilnya. Dan suatu saat akan terjadi proses belajar yang alami dari masyarakat kepada mahasiswa karena kaum intelektual ini dapat menjadi teladan dalam bersikap dan berpikir maupun menerjemahkan gagasannya.

    Hanya saja, ada tantangan yang tidak kalah hebatnya. Yaitu pragmatisasi pendidikan hari ini, mulai dari tingkat terendah bahkan hingga perguruan tinggi. Mahasiswa makin banyak yang terobsesi mengejar kekayaan dan kedudukan pasca kampus karena pengaruh yang kuat dari sistem kapitalisme yang membuat mereka lupa untuk meneruskan pembelaan kepada rakyat.

    Semoga kita bisa berbuat dan bertahan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada

  3. zorg
    September 13, 2012

    Demokrasi selayaknya mahal. Namun memang seharusnya demokrasi adalah sinergi sistem yang bertujuan agar tercipta sebuah sistem solusi (meraih harapan), menjadi kuat dan bertumbuh.

    Demokrasi pencitraan “terasa” mahal karena instrumen demokrasi (di dalam kasus ini, lebih ke arah “kepercayaan” ) dibentuk dari nol (artifisial). Biaya pembentukan sistem ini akanlah sangat mahal.

    Sedangkan jika demokrasi gagasan sudah bisa berjalan, berarti ada instrumen demokrasi yang sudah bertumbuh, atau memang butuh untuk bertumbuh sehingga mencari sistem lain untuk bersinergi. Sebenarnya sama-sama mahal, namun “mahal” tersebut sudah terkonvergensi menjadi menjadi sebuah investasi kepercayaan yang sinergi dengan apa yang sudah dilakukan sehari-hari, berdasar karya dan pembuktian.

    Contoh simpel, kemeja Jokowi laris manis. Bukan karena orang butuh kemeja kotak-kotak, atau bukan karena lagi tren kemeja kotak-kotak. Kemeja hanya cara, bahwa gagasan dan harapan bisa sinergi dalam sistem kepercayaan.

    Salam kenal. 🙂

  4. madapurworejo
    September 14, 2012

    Saya cenderung memahaminya sebagai demokrasi tanpa jati diri. Rasanya mustahil jika demokrasi tanpa sebuah gagasan. Bahkan demokrasi sendiri merupakan gagasan.

    Demokrasi sebagai alat (impor) harus digunakan selaras dengan jati diri bangsa. Seperti apa jati diri bangsa? Kita merupakan bangsa dengan penuh keragaman. Empu Tantular dan Sutasoma menyatakan dengan “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa”. Generasi sebelum kita telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dengan simbol garuda mencengkram erat “Bhinneka Tunggal Ika”. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai leluhurnya.

    Jadi bagaimana dengan ‘gagasan’? Saya percaya bangsa ini punya banyak gagasan. Yang perlu ditekankan adalah apa yang mendasari gagasan tersebut. Oleh karena itu sistem pendidikan, adat istiadat, lingkungan, teknologi, media penting sekali untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan segala sesuatu yang kita lakukan membawa dampak bagi seluruh alam.

  5. ahmad ghazali
    October 3, 2012

    sepakat dengan madapurworejo,
    tantangan terbesar demokrasi adalah primordialisme, dan gagasan yang bisa kita kaji dari nilai-nilai demokrasi adalah bagaimana meng”alas”i primordialisme dengan demokrasi …
    karena demokrasi itu sendiri adalah gagasan dari dinamika dan konstelasi realitas kehidupan manusia (kita) …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 13, 2012 by in Sosial dan Politik.

Twitter @udayusuf

Inspirasi Terserak

kamu sahabat ke..

  • 1,226,690 pencari inspirasi..

Cinta dan Memimpin

Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnnya, akan tetapi anda tidak bisa memimpin seseorang tanpa mencintainya (Ridwansyah Yusuf, 2007)

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,319 other followers

Mimpi dan Asa

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang terlalu sedikit (Ridwansyah Yusuf, 2013)

Copyright

The material on this site is copyright protected by the Copyright Act 1968. Attempts to use any material contained on this site for commercial use are strictly prohibited.
%d bloggers like this: